DAFTAR FILE TESIS I

1.	ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI
2.	KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
3.	PENGARUH DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
4.	PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
5.	Pengaruh Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Miskin
6.	PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
7.	PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
8.	ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
9.	PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
10.	efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi Persampahan Di Kabupaten Tangerang
11.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER
12.	Analisis kelayakan Pembentukan Daerah Kota Tomohon
13.	STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
14.	PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI
15.	KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA
16.	REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
17.	Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
18.	ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK
19.	ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG
20.	Prospek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Provinsi Papua Barat
21.	ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI
22.	EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
23.	EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
24.	EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
25.	EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY
26.	ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN
27.	POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
28.	Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Utara
29.	ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
30.	PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
31.	ANALISA kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman di PROPINSI DKI JAKARTA
32.	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI
33.	Analisis tingkat kinerja keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) di kabupaten Sumbawa
34.	Evaluasi Alokasi Komponen Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dalam Perbandingannya Terhadap Repetada Kabupaten Tanah Laut
35.	manajemen strategi dalam penyusunan APBD di Propinsi Riau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
36.	evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
37.	POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
38.	STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI
39.	EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
40	KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
41.	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG
42.	KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA
43.	EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG
44.	KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
45.	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam menjalankan otonomi daerah
46.	analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kotabaru di Propinsi Kalimantan Selatan
47.	TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
48.	KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)
49.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA,PROVINSI SULAWESI TENGGARA
50.	IMplementasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya air bawah tanah di provinsi jawa tengah
51.	ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah)
52.	pelaksanaan fungsi DPRD Kepulauan Riau dalam membentuk pola hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau
53.	Evaluasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam Proses Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Perda Kabupaten Siak)
54.	HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
55.	Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru
56.	ANALISIS KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
57.	pengaruh faktor kepemimpinan dan budaya organisasi pada peningkatan kinerja aparatur birokrasi pada Sekretariat Daerah Propinsi Riau
58.	KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM ERA OTONOMI
59.	ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI
60.	KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)

DAFTAR JUDUL TESIS II

61.	ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK ANTAR ETNIS DAYAK-MADURA DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH
62.	Analisis kinerja pelayanan Kantor Pertanahan, studi kasus proses pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
63.	Analisis bentuk New Public Management di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan otonomi daerah
64.	KEMANDIRIAN PENGELOLAAN MUTASI PNS ANTAR DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH
65.	PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN” (Kajian diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003)
66.	KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR STUDI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL
67.	Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru
68.	PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil)
69.	PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
70.	RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi dan Efisiensi dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong)
71.	IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
72.	PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
73.	SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN STUDI KASUS DI PROPINSI BENGKULU
74.	Pengaruh Pengawasan Oleh Partai Politik Terhadap Kinerja Anggota Fraksi di DPRD (Studi Pengawasan di DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)”
75.	PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
76.	Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Pengambilan Air Bawah Tanah
77.	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA TERHADAP PARTISIPASI PEGAWAI DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BEKASI
78.	ANALISA KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM MELALUI REVOLVING FUND di Kabupaten MUSI RAWAS
79.	Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Air Bersih Kab. Sukabumi (Setelah Pembaharuan sistem organisasi)
80.	Kinerja DPRD Kabupaten Manggarai(suatu tinjauan pada aplikasi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan)
81.	Program Kemitraan Rumah Sakit Umum Kabupaten Karimun
82.	POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak)
83.	manajemen strategi pembangunan dan penyusunan anggaran Propinsi Sumatera Utara
84.	identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
85.	Potensi Dana Perimbangan sumber daya alam minyak bumi dalam menopang kemandirian otonomi daerah (studi kasus di Propinsi Riau)
86.	ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
87.	UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
88.	IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DESA MENUJU DESA MANDIRI DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
89.	HUBUNGAN KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
90.	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOTA BANDUNG
91.	PENGEMBANGAN MODEL REMUNERASI BERBASIS KOMPETENSI di pt pal
92.	ANALISIS SOSIAL-EKONOMI RUMAHTANGGA INDUSTRI PRODUK JADI ROTAN DI KOTA PEKANBARU
93.	DAMPAK PROGRAM YAYASAN DAMANDIRI TERHADAP PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK DI KOTA SURABAYA (Analisis Pada Keluarga Binaan Dengan Skim Pundi Kencana)
94.	FUNGSI MAJELIS EKONOMIMUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA METRO
95.	PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL (STUDI TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI KOTA MANADO
96.	PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT. (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberdayaan Terhadap Tujuh Orang Penyandang Cacat Melalui Program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja)
97.	PENGARUH IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP BUDAYA KUALITAS (Studi Pada PT. Hari Terang Industry - Surabaya )
98.	PENGEMBANGAN MODEL PEMBINAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH DI JAWA TIMUR
99.	PERANAN PEREMPUAN TANI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PETANI MISKIN ( STUDI KASUS KELUARGA PETANI SAWAH TADAH HUJAN DI DESA BONTO MATE’NE KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS )
100	ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
101	PERAN DANA KUKESRA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KELOMPOK UPPKS DI DESA TAWANGSARI
102	PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR
103	OPTIMASI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN
104	ANALISIS SIKAP IKLIM ORGANISASI, ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI DI GARNISUN TETAP III SURABAYA
105	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO
106	ANALISIS POLA KOMSUMSI KELUARGA DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
107	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG)
108	MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA TERPADU BAGI PETANI SEBAGAI UPAYA ALIH KOMODITAS (STUDI TERHADAP PETANI PENGGARAP LAHAN PERHUTANI DI DESA SUNTENJAYA KEC. LEMBANG KABUPATEN BANDUNG)
109	ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
110	PENGARUH PENDAMPINGAN TUTOR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TAMAN BELAJAR
111	PENGARUH MOTIVASI KERJA APARAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN CIVIL (STUDI MENGENAI PELAYANAN KTP DI DUA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT)
112	ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN BAGI KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI PT TELKOM TBK KANTOR DIVRE V (BIDANG PERFORMANSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA) SURABAYA
113	BUDAYA KERJA, KEMAMPUAN DAN KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
114	ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MARIKULTUR DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROPINSI DKI JAKARTA
115	FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PADA PROGRAM GERDU TASKIN DI KABUPATEN JOMBANG
116	ANALISIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN (STUDI TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR)
117	KOMITMEN ORGANISASI POLITIK PADA PARTISIPASI PEREMPUAN DI JAWA TIMUR
118	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
119	KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO
120	PENGARUH TINGKAT KECERDASASAN EMOSI DAN SIKAP PADA BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA III