Bagi rekan-rekan Mahasiswa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang menempuh ilmu di Pasca Sarjana dan akan menyusun tesis atau pun mendapat tugas makalah. Kami memberi bantuan dengan menyediakan bahan-bahan tesis yang berguna untuk menambah referensi anda dalam penyusunan tesis.

Oleh karena itu melalui situs ini, kami menyediakan rujukan/referensi dan bahan berupa jurnal dan tesis Gratis, yang bisa membantu mahasiswa Pasca Sarjana untuk dijadikan bahan perbandingan, dan dipelajari kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih baik. Tesis yang kami sediakan yaitu mengenai masalah pemerintahan, pembangunan daerah, kemasyarakatan serta managemen kepegawaian.

Kami menyediakan Tesis semua sudah dalam bentuk file PDF atau Ms-word. Bagi yang ingin pesan bisa SMS ke Hp. 0898 151 7238 (sebut judul dan alamat email anda untuk pengiriman file) atau email : adm_iip@yahoo.com tinggal sebutkan judul tesis yang diinginkan.


Donasi file sebesar Rp. 120.000,-.*



Cara bertranksaksi :

1. SMS, dengan menyebutkan judul tesis yang anda inginkan dan alamat email anda untuk pengiriman file

2. Kirim/transfer Donasi pengiriman tesis ke :

3. SMS lagi bahwa anda telah melakukan transfer

4. kemudian kami cek ke rekening dan segera mengirimkan email berisi tesis pesanan anda

Terima kasih telah menjadikan tesis tersebut sebagai bahan referensi bukan sebagai bahan jiplakan. kami tidak mendukung plagiat, bahan tersebut disediakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir, bila anda merasa keberatan karyanya kami tampilkan dan menjadi bahan referensi bagi para peneliti lainnya, bisa kami hapus dari daftar ini, silahkan hubungi ke alamat email

*biaya tsb hanya sebagai pengganti biaya maintenance weblog, pencarian bahan, operasional pulsa dan connecting internet

Monday, October 6, 2008

DAFTAR FILE TESIS I

1.

ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI

2.

KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

3.

PENGARUH DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH

4.

PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR

5.

Pengaruh Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Miskin

6.

PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

7.

PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

8.

ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

9.

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

10.

efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi Persampahan Di Kabupaten Tangerang

11.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER

12.

Analisis kelayakan Pembentukan Daerah Kota Tomohon

13.

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

14.

PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI

15.

KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA

16.

REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK

17.

Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

18.

ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK

19.

ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG

20.

Prospek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Provinsi Papua Barat

21.

ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI

22.

EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

23.

EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

24.

EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)

25.

EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY

26.

ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN

27.

POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

28.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Utara

29.

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

30.

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

31.

ANALISA kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman di PROPINSI DKI JAKARTA

32.

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI

33.

Analisis tingkat kinerja keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) di kabupaten Sumbawa

34.

Evaluasi Alokasi Komponen Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dalam Perbandingannya Terhadap Repetada Kabupaten Tanah Laut

35.

manajemen strategi dalam penyusunan APBD di Propinsi Riau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

36.

evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram

37.

POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK

38.

STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI

39.

EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR

40

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU

41.

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG

42.

KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA

43.

EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG

44.

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)

45.

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam menjalankan otonomi daerah

46.

analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kotabaru di Propinsi Kalimantan Selatan

47.

TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

48.

KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)

49.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA,PROVINSI SULAWESI TENGGARA

50.

IMplementasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya air bawah tanah di provinsi jawa tengah

51.

ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah)

52.

pelaksanaan fungsi DPRD Kepulauan Riau dalam membentuk pola hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau

53.

Evaluasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam Proses Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Perda Kabupaten Siak)

54.

HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

55.

Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru

56.

ANALISIS KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

57.

pengaruh faktor kepemimpinan dan budaya organisasi pada peningkatan kinerja aparatur birokrasi pada Sekretariat Daerah Propinsi Riau

58.

KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM ERA OTONOMI

59.

ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI

60.

KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)

Thursday, June 19, 2008

DAFTAR JUDUL TESIS II

61.

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK ANTAR ETNIS DAYAK-MADURA DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

62.

Analisis kinerja pelayanan Kantor Pertanahan, studi kasus proses pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

63.

Analisis bentuk New Public Management di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan otonomi daerah

64.

KEMANDIRIAN PENGELOLAAN MUTASI PNS ANTAR DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

65.

PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN” (Kajian diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003)

66.

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR STUDI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL

67.

Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru

68.

PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil)

69.

PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)

70.

RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi dan Efisiensi dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong)

71.

IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI

72.

PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

73.

SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN STUDI KASUS DI PROPINSI BENGKULU

74.

Pengaruh Pengawasan Oleh Partai Politik Terhadap Kinerja Anggota Fraksi di DPRD (Studi Pengawasan di DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)”

75.

PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

76.

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Pengambilan Air Bawah Tanah

77.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA TERHADAP PARTISIPASI PEGAWAI DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BEKASI

78.

ANALISA KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM MELALUI REVOLVING FUND di Kabupaten MUSI RAWAS

79.

Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Air Bersih Kab. Sukabumi (Setelah Pembaharuan sistem organisasi)

80.

Kinerja DPRD Kabupaten Manggarai(suatu tinjauan pada aplikasi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan)

81.

Program Kemitraan Rumah Sakit Umum Kabupaten Karimun

82.

POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak)

83.

manajemen strategi pembangunan dan penyusunan anggaran Propinsi Sumatera Utara

84.

identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat

85.

Potensi Dana Perimbangan sumber daya alam minyak bumi dalam menopang kemandirian otonomi daerah (studi kasus di Propinsi Riau)

86.

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

87.

UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

88.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DESA MENUJU DESA MANDIRI DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

89.

HUBUNGAN KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH

90.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOTA BANDUNG

91.

PENGEMBANGAN MODEL REMUNERASI BERBASIS KOMPETENSI di pt pal

92.

ANALISIS SOSIAL-EKONOMI RUMAHTANGGA INDUSTRI PRODUK JADI ROTAN DI KOTA PEKANBARU

93.

DAMPAK PROGRAM YAYASAN DAMANDIRI TERHADAP PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK DI KOTA SURABAYA (Analisis Pada Keluarga Binaan Dengan Skim Pundi Kencana)

94.

FUNGSI MAJELIS EKONOMIMUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA METRO

95.

PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL (STUDI TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI KOTA MANADO

96.

PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT. (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberdayaan Terhadap Tujuh Orang Penyandang Cacat Melalui Program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja)

97.

PENGARUH IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP BUDAYA KUALITAS (Studi Pada PT. Hari Terang Industry - Surabaya )

98.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBINAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH DI JAWA TIMUR

99.

PERANAN PEREMPUAN TANI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PETANI MISKIN ( STUDI KASUS KELUARGA PETANI SAWAH TADAH HUJAN DI DESA BONTO MATE’NE KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS )

100

ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG

101

PERAN DANA KUKESRA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KELOMPOK UPPKS DI DESA TAWANGSARI

102

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR

103

OPTIMASI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

104

ANALISIS SIKAP IKLIM ORGANISASI, ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI DI GARNISUN TETAP III SURABAYA

105

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO

106

ANALISIS POLA KOMSUMSI KELUARGA DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

107

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG)

108

MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA TERPADU BAGI PETANI SEBAGAI UPAYA ALIH KOMODITAS (STUDI TERHADAP PETANI PENGGARAP LAHAN PERHUTANI DI DESA SUNTENJAYA KEC. LEMBANG KABUPATEN BANDUNG)

109

ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI

110

PENGARUH PENDAMPINGAN TUTOR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TAMAN BELAJAR

111

PENGARUH MOTIVASI KERJA APARAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN CIVIL (STUDI MENGENAI PELAYANAN KTP DI DUA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT)

112

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN BAGI KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI PT TELKOM TBK KANTOR DIVRE V (BIDANG PERFORMANSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA) SURABAYA

113

BUDAYA KERJA, KEMAMPUAN DAN KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

114

ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MARIKULTUR DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROPINSI DKI JAKARTA

115

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PADA PROGRAM GERDU TASKIN DI KABUPATEN JOMBANG

116

ANALISIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN (STUDI TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR)

117

KOMITMEN ORGANISASI POLITIK PADA PARTISIPASI PEREMPUAN DI JAWA TIMUR

118

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

119

KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO

120

PENGARUH TINGKAT KECERDASASAN EMOSI DAN SIKAP PADA BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA III