DAFTAR FILE TESIS I

1.	ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI
2.	KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
3.	PENGARUH DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
4.	PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
5.	Pengaruh Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Miskin
6.	PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
7.	PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
8.	ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
9.	PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
10.	efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi Persampahan Di Kabupaten Tangerang
11.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER
12.	Analisis kelayakan Pembentukan Daerah Kota Tomohon
13.	STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
14.	PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI
15.	KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA
16.	REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
17.	Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
18.	ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK
19.	ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG
20.	Prospek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Provinsi Papua Barat
21.	ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI
22.	EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
23.	EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
24.	EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
25.	EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY
26.	ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN
27.	POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
28.	Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Utara
29.	ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
30.	PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
31.	ANALISA kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman di PROPINSI DKI JAKARTA
32.	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI
33.	Analisis tingkat kinerja keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) di kabupaten Sumbawa
34.	Evaluasi Alokasi Komponen Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dalam Perbandingannya Terhadap Repetada Kabupaten Tanah Laut
35.	manajemen strategi dalam penyusunan APBD di Propinsi Riau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
36.	evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
37.	POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
38.	STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI
39.	EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
40	KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
41.	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG
42.	KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA
43.	EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG
44.	KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
45.	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam menjalankan otonomi daerah
46.	analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kotabaru di Propinsi Kalimantan Selatan
47.	TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
48.	KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)
49.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA,PROVINSI SULAWESI TENGGARA
50.	IMplementasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya air bawah tanah di provinsi jawa tengah
51.	ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah)
52.	pelaksanaan fungsi DPRD Kepulauan Riau dalam membentuk pola hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau
53.	Evaluasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam Proses Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Perda Kabupaten Siak)
54.	HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
55.	Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru
56.	ANALISIS KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
57.	pengaruh faktor kepemimpinan dan budaya organisasi pada peningkatan kinerja aparatur birokrasi pada Sekretariat Daerah Propinsi Riau
58.	KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM ERA OTONOMI
59.	ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI
60.	KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)